PERNYATAAN TERBUKA

mengenai praktek – praktek anti demokrasi di UPN V Yogyakarta : Proses PEMILIHAN UMUM Mahasiswa (PEMILWA)

Sebagai seorang mahasiswa UPN V Yk, bahkan sebagai calon Presiden Mahasiswa UPN V Yk yang dicalonkan dari SUPER STAR (Suara Perempuan untuk Kesetaraan), saya, Mutiara Ika Pratiwi (151050192) merasa perlu untuk membuat sebuah pernyataan terbuka mengenai proses pemilihan umum di UPN. Hal ini karena badan yang bertanggung jawab mengenai proses berjalannya PEMILU (KPU) tidak mau memberikan sosialisasi terbuka mengenai pengunduran jadwal serta penghapusan pelaksanaan pemilihan calon Presiden Mahasiswa di FISIP. Dengan menyatakan bahwa adanya sosialisasi terbuka mengenai pengunduran jadwal bukan tanggung jawab mereka, akan memicu timbulnya perpecahan dan tekanan dari berbagai pihak (padahal perpecahan tidak dihindari dengan menutup – nutupi sebuah pemasalahan). Alasan yang kedua, adalah karena saya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik[1] melalui pernyataan terbuka ini baik kepada kawan2 yang mendukung program2 saya atapun tidak.

Tanggal 22 Mei 08 (jadwal awal PEMILWA) saya diberitahu bahwa jadwal pemilwa diundur oleh KPU dengan 3 landasan. Pertama, permasalahan teknis. Kedua permasalahan logistic. Dan ketiga adalah persoalan pemboikotan yang dilakukan oleh 4 HMJ (HI, Komunikasi, AB dan Teknik Kimia). Dan KPU pun tidak memberikan alasan yang jelas, mengapa hal ini terjadi.

Setelah saya meminta keterangan dari Sekjend HMJ HI, pemboikotan yang dilakukan dikarenakan beberapa hal. Pertama karena program – program yang saya usung dalam pencalonan presiden mahasiswa tidak mewakili permasalahan masyarakat HI pada khususnya. Pemboikotan (hanya pemilihan presma tp tidak gubernur BEM FISIP) ini dilakukan sebagai bentuk aksi terhadap kinerja dari Bem Universitas dan KPU yang tidak baik dan belum menyelesaikan persoalan – persoalan di KM sebelumnya. Ketiga, adalah rasa solidaritas yang tinggi terhadap jurusan yang saat ini masih keluar dari KMUPN (Tambang dan Geologi). Dan sampai saat ini belum ada ruang – ruang pendiskusian yang dibuka oleh beberapa HMJ yang lain mengenai persoalan pemboikotan ini.

Pemboikotan pemilihan Presma yang serentak dilakukan oleh 3 HMJ di FISIP ini menyebabkan adanya penggagalan (hanya) pemilihan Presma di FISIP. Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan keterangan dari KPU mengenai proses di Teknik Kimia.

Sejak dari awal pencalonan saya sebagai presiden mahasiswa, misi[2] (referendum, pendidikan politik dll) yang saya usung merupakan sebuah “jembatan” untuk menuju pemerintahan mahasiswa yang bersih dan demokratis. Dalam isian politik saya sepakat dengan pernyataan kawan HI yang menganggap bahwa ada persoalan sistem yang harus diperbaiki dalam BEM Universitas, bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak beres dalam BEM Universitas dan KPU. Akan tetapi ketika pemboikotan dengan semangat perubahan dan solidaritas yang tinggi, dilakukan tidak melalui mekanisme yang demokratis (hanya oleh pimpinan2 organisasi), maka bukanlah solusi yang tercapai, tapi PEMBUNUHAN HAK – HAK POLITIK MAHASISWA!

Yang perlu dipahami, ini bukan hanya persoalan pemboikotan, dan ini bukan hanya persoalan FISIP. Ini adalah persoalan bagaimana tidak berjalannya proses demokratisasi di UPN. Bagaimana kawan2 yang sekarang berada di luar KM tidak mempunyai solusi dan konsep atas permasalahan demokrasi yang ada di UPN (tidak mampu menjadi pelopor dalam perubahan). Ini adalah persoalan bagaimana mahasiswa di setiap HMJ maupun fakultas yang ada di UPN hanya dijadikan alat mobilisasi pemilu (suara) saja, tanpa diwadahi aspirasinya (perwakilan) bahkan tanpa tahu bagaimana proses pemilihan calon2 pemimpin nya (yang ironis nya ketika calon ini tunggal, mau tidak mau dia akan menjadi pimpinan organisasi tanpa mahasiswa faham dengan program2 nya). Ini adalah persoalan ketidakprofesionalan (kultur budaya) dalam kerja dan pengambilan keputusan (senioritas, memilih berdasarkan teman, kedekatan emosional, tidak melihat pada program, pembatasan informasi terhadap mahasiswa).

Melihat situasi dan kondisi di atas, saya meyerukan kepada seluruh pimpinan organisasi UPN untuk :

Ø Membuka ruang – ruang demokrasi bagi seluruh mahasiswa untuk mengikis praktek – praktek anti demokrasi dan kultur budaya yang tidak demokratis (sistem demokrasi perwakilan) di UPN V Yk.

Saya membuka ruang bagi kawan – kawan yang ingin berdiskusi, menanggapi pernyataan terbuka saya ini. Kawan – kawan dapat mengakses www.panggilakuika.wordpress.com. (230508)

S A L A M P E R J U A N G A N !

---

[1] Salah satu dari sekian misi saya dalam pencalonan presiden mahasiswa.

[2] Gambaran mengenai situasi kampus, Visi serta Misi saya dapat kawan2 lihat dalam www.panggilakuika.wordpress.com

BIODATA DIRI, VISI DAN MISI

BIODATA DIRI

Nama : Mutiara Ika Pratiwi

TTL : Kudus, 25 April 1987

Alamat : Jln. Utama 11 Pugeran, Sleman, Yogyakarta

Agama : Islam

No. Hp : 0852 251 07 952

Email : its_talkaboutme@yahoo.co.id

Tinggi/berat badan : 165cm / 54 Kg
Hobi : Menyanyi

Motto : Perjuangan adalah bagian dari kehidupan

Status : Mahasiswa semester VI Hubungan Internasional FISIP UPN V Yk

RIWAYAT PENDIDIKAN

1993 – 1999 : Siswa SD Mlati Lor 1 Kudus

1999 – 2002 : Siswa SMP N 2 Kudus

2002 – 2005 : Siswa SMA 1 Kudus

2005 – …… : Mahasiswa semester VI Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusuan Hubungan Internasional (HIMAHI) UPN V Yk periode 2005/2006.

2. Anggota UKM Paduan Suara “Vocalista Paradisso” UPN V Yk angkatan 2005

3. Anggota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) pada awal 2006, yang kemudian terpilih menjadi Ketua LMND komisariat UPN V Yk pada pertengahan 2006.

4. Anggota Jaringan Nasional Perempuan Mahardika (JNPM) pada Maret 2006.

5. Koordinator SORAK (Solidaritas Rakyat untuk Kemanusiaan) sebuah komite untuk penanggulangan bencana gempa Mei 2006.

6. Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Politik Rakyat Miskin (LMND – PRM) komisariat UPN ‘V’ Yk pada tahun 2007 akhir. (hal ini dikarenakan adanya perbedaan garis ideology dan politik di LMND).

7. Anggota Suara Perempuan untuk Kesetaraan (SUPER STAR), sebuah komite persiapan pembangunan organisasi perempuan di UPN ‘V’ Yk, pada akhir 2007.

8. Anggota Persatuan Politik Rakyat Miskin (PPRM), pada awal 2008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Mutiara Ika Pratiwi

TTL : Kudus, 25 April 1987

alamat Asal : Jl. Pendowo 97 Mlati Lor Kudus

alamat di Yogyakarta : Jl. Utama 11 Pugeran Sleman Yogyakarta

status : mahasiswa semester VI Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta

menyatakan bersedia untuk dicalonkan menjadi Presiden Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta periode 2008/2009 oleh SUPER STAR (Suara Perempuan untuk Kesetaraan).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik – baiknya.

Terima kasih

Yogyakarta, 04 Mei 2008

Hormat saya,

Mutiara Ika Pratiwi

Gambaran Umun mengenai Situasi Nasional dan Situasi Kampus

Situasi ekonomi sekarang, dimana neoliberalisme atau perdagangan bebas dianggap sebagai satu satunya faham yang bisa mengeluarkan Indonesia dari krisis ternyata sangat bertolak belakang dari apa yang diharapkan. Berbagai hal yang harus dilakukan ketika menganut pada sistem yang neoliberal seperti pencabutan subsidi masyarakat seperti subsidi pendidikan, kesehatan maupun pangan ternyata membawa dampak yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, di tengah lemahnya perekonomian masyarakat.

Masuknya kebijakan ekonomi neoliberal ini juga tidak terlepas dari peran para elit – elit pemerintahan kita, para reformis – reformis gadungannya, serta partai – partai politik yang mengilusi rakyat. Tindakan para agen neoliberal ini juga didukung oleh sistem demokrasi yang ada. Sistem demokrasi sangat meminimalisir partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan keikutsertaan masyarakat luas hanya pada saat pemilu saja.

Kemudian, konsep kebijakan neoliberal ini selain menuntut dihapuskannya subsidi masyarakat, juga menuntut diliberalisasikannya sektor – sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor perbankan, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Di sektor pendidikan liberalisasi sudah kian terasa. Hal ini bisa kita lihat dari semakin mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, dihadapkan dengan pendapatan ekonomi masyarakat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Belum cukup dengan itu, beberapa paket kebijakan juga telah disiapkan untuk menghantarkan pendidikan Indonesia menuju arus globalisasi yang tidak seimbang.

Beberapa paket kebijakan liberalisasi pendidikan itu dapat kita lihat dan rasakan dalam sistem akademik yang dibuat serta aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh instansi – instansi yang terkait dalam bidang pendidikan. Orientasi mahasiswa atau peserta didik bukan lagi diarahkan untuk peningkatan mutu atau kualitas mahasiswa, pengembangan daya kreativitas mahasiswa, esensi pencapaian ilmu pengetahuan. Akan tetapi, orientasi pendidikan sekarang diarahkan bagaimana untuk terus mengakumulasikan modal dan mencetak tenaga – tenaga kerja murah yang siap untuk dipekerjakan bagi kapitalisme.

Maka dari itu, tidaklah heran jika kita melihat adanya absensi 75% untuk persyaratan ujian, adanya sistem DO, kenaikan harga SKS tiap tahunnya, penyediaan fasilitas kampus yang kurang memadai, tidak terjaminnya pekerjaan tenaga – tenaga pengajar(staf administrasi, karyawan, guru / dosen, satpam, dll), sangat birokratisnya sistem administrasi kampus, penilaian kualitas mahasiswa yang hanya dilihat dari tingginya IP. Beberapa hal di atas merupakan bukti dari bagaimana orientasi pendidikan kita sekarang tidak ditujukan untuk peningkatan mutu dan kualitas peserta didiknya.

Lalu bagaimanakah kondisi di atas dihadapkan dengan kampus UPN V Yogyakarta kita tercinta? Ternyata, kebijakan ekonomi neoliberal dengan segala konsekuensinya telah masuk ke dalam kampus kita tercinta. Seperti bagaimana yang telah kita lihat sehari – hari, minimnya partisipasi mahasiswa untuk berorganisasi, berpartisipasi dalam dunia kampus, siklus mahasiswa yang hanya kantin, kos – kos an dan kampus. Disadari atau tidak, kebijakan ekonomi neoliberal yang telah masuk ke dalam dunia pendidikan menjadikan watak mahasiswa menjadi individualistik, tidak mau tahu dengan persoalan – persoalan kampus, tidak mau tahu dengan persoalan – persoalan rakyatnya. Walaupun banyak kesulitan yang mereka alami dalam hal sistem administrasi atau akademik misalnya, tidak lantas menjadikan mereka bertanya – tanya atau menjadi landasan untuk berorganisasi karena semua ketidakberesan itu dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Kebijakan neoliberal dalam dunia pendidikan ditambah dengan sisa – sisa budaya patriarkhi yang masih melekat pada sistem sosial masyarakat kita, menyebabkan partisipasi kaum perempuan sangatlah minim. Hal ini menciptakan pelabelan – pelabelan bahwa perempuan tidak punya kepentingan untuk berpolitik, perempuan tidak punya keharusan untuk bersama – sama memikirkan nasib kampusnyam untuk memikirkan nasib negaranya. Sehingga, sangat minim kesadaran mahasiswa untuk berorganisasi, dan posisi perempuan dalam organisasi pun sering dianggap sebagai pelengkap saja, bukan sebagai seseorang yang juga mempunyai peran dalam proses demokratisasi kampus.

Dan yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana sistem demokrasi yang ada melanggengkan situasi kampus seperti di atas. Tidak terlalu berbeda dengan sistem demokrasi secara nasional, sistem demokrasi di kampus kita ini juga memakai sistem demokrasi yang sangat minim melibatkan partisipasi mahasiswa secara luas. Sistem demokrasi perwakilan ini tidak mampu mengakomodir perbedaan – perbedaan yang ada. Tidak menciptakan mekanisme organisasi yang mampu untuk mewadahi perbedaan – perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan – perbedaan yang ada dalam organisasi – organisasi mahasiswa tidak dapat dimajukan untuk peningkatan kualitas, akan tetapi mengarah kepada perpecahan yang akibatnya akan semakin mengaburkan semangat persatuan di dalam organisasi – organisasi mahasiswa yang ada.

Berdasarkan gambaran situasi nasional dan situasi kampus kita sekarang, maka hal itu mendorong saya untuk membentuk Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut :

Visi

Mewujudkan pemerintahan mahasiswa yang bersih, ilmiah, feminis, demokratis serta modern

Misi

1. Melaksanakan referendum sebagai prinsip dan mekanisme

Referendum dalam hal ini adalah wujud dari pelaksanaan partisipasi demokratik setiap mahasiswa dalam menentukan kehidupan ekonomi, sosial dan politik di kampus.

2. Membangun Front Persatuan Mahasiswa

Pembangunan front persatuan mahasiswa merupakan alat untuk mempertahankan perjuangan politik mahasiswa.

3. Pendidikan Politik yang reguler dengan Pendidikan dan Bacaan.

4. Forum Diskusi / Debat / Rembug kampus

Dalam kepentingan untuk menyelesaikan persoalan sektarianisme dalam mahasiswa, cara yang dapat dilakukan dengan membuat ajang dimana seluruh mahasiswa dari berbagai perspektif politik mengemukakan konsepnya. Sehingga perbedaan antar gerakan mahasiswa tidak hanya menjadi gosip politik belaka.

5. Menuntut transparansi dana pengelolaan kampus.

6. Menuntut perbaikan pelayanan maupun fasilitas kampus.

7. Menuntut kesejahteraan bagi tenaga pengajar, buruh serta karyawan di kampus.

8. Kuota 50% bagi perempuan dalam lembaga – lembaga kampus.

Sisa – sisa budaya patriarkhi dan feodalisme yang masih melekat pada sistem sosial masyarakat kita, membuat kebanyakan kaum perempuan merasa tidak berkepentingan untuk berpartisipasi dalam organisasi. Maka dari itu, kuota 50% ini digunakan untuk mengikis sisa – sisa budaya patriarkhi dan feodalisme serta meningkatkan peran serta kaum perempuan.

9. Menuntut dihapuskannya kebijakan presensi 75% untuk diganti dengan kebijakan yang lebih rasional dalam meningkatkan kualitas mahasiswa.

WUJUDKAN PEMERINTAHAN MAHASISWA YANG BERSIH, ILMIAH, FEMINIS, DEMOKRATIS SERTA MODERN

tpp

 

PERBANDINGAN ORIENTASI EKONOMI INTERNASIONAL

AMERIKA SERIKAT DAN VENEZUELA

 

Menarik sekali ketika kita membahas mengenai bagaimana perkembangan negara – negara di dunia. Berbicara mengenai Amerika Serikat terdapat sejarah panjang yang mengikutinya. Sistem ekonomi Amerika Serikat yang sering kita kenal dengan kapitalisme menjadi sistem ekonomi yang menghegemoni dunia, terutama pada awal 1990-an. Hal ini juga sempat di bahas oleh Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul, The End of History and The Last Man. Perkembangan kapitalisme telah dijalankan melalui konsep neoliberalisme. Neoliberalisme ini mulai menjangkiti negara – negara dunia ketiga.

Dalam perkembangannya, resep – resep perbaikan ekonomi yang terkandung dalam neoliberalisme ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dunia. Hal ini terlebih dirasakan oleh negara – negara dunia ketiga atau negara – negara berkembang. Ketidakmampuan neoliberalisme meninmbulkan dampak berupa perlawanan terhadap sistem ekonomi ini. Perlawanan ini bisa berupa kudeta terhadap pemerintahan – pemerintahan agen neoliberal dan sebagainya. Hal ini terutama nampak di negara – negara Amerika Latin. Gelombang perlawanan muncul dari negara – negara Amerika Latin, seperti Kuba, Venezuela, Bolivia. Venezuela bahkan sempat memproklamirkan dirinya sebagai negara yang menganut sosialisme abad 21.

Berdasarkan dari hal di atas, maka penulis merasa tertarik sekali untuk membahas mengenai perbandingan sistem ekonomi Internasional berikut perkembangannya yang secara berbeda dianut oleh 2 negara yaitu Amerika Serikat dan Venezuela.

 

1. Orientasi Ekonomi Amerika Serikat

Untuk melihat secara lebih jelas bagaimana sistem ekonomi di Amerika Serikat berjalan, maka perlu dibahas mengenai bagaimana prinsip – prinsip yang terkandung dalam sistem ekonomi tersebut serta bagaimana prakteknya.

Terlebih dulu akan dipaparkan data – data mengenai praktek ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Untuk mempermudah dalam proses analisa, maka penulis mengambil praktek ekonomi yang dilakukan di negara – negara Amerika Latin.

 

1. Awal munculnya Hegemoni Ekonomi Amerika Serikat

Masuknya Amerika Serikat (AS) dalam kawasan Selatan mempunyai sejarah yang sangat panjang, semenjak dikeluarkannya Doktrin Monroe dalam pidato presiden Amerika Serikat James Monroe pada tahun 1823. Namun, ketika Doktrin Monroe runtuh, Amerika mulai terlibat dalam percaturan politik internasional. Dimulai dengan keterlibatannya dalam Perang Dunia II, Amerika mulai menanamkan hegemoninya. Pasca perang Dunia II muncul dua blok yang sama-sama kuat yaitu AS dengan idiologi Liberalnya, dan Uni Soviet dengan idiologi Komunisnya. Pada masa-masa ini AS dan Uni Soviet terlibat dalam pertikaian idiologi, dan pertikaian ini dimenangkan AS. Perkembangan selanjutnya muncul institusi penunjang pasar bebas seperti WTO, IMF dan World Bank.

Dengan adanya lembaga-lembaga ini, AS mulai membangun hegemoninya di negara-negara berkembang. Isu-isu mengenai dekolonisasi dan demokratisasi mulai digunakan AS untuk melaksanakan berbagai macam program pembangunan seperti penyediaan bantuan pembangunan bilateral maupun multilateral dengan sarana publik maupun swasta. Sehingga negara-negara berkembang termasuk Amerika Latin yang relatif masih pada tahap pemulihan politik maupun ekonomi pasca perang Dunia II tergantung pada bantuan keuangan dan bantuan teknologi dari negara-negara industri seperti AS.

Lepasnya Amerika Latin dari pengaruh Eropa membuat intervensi AS semakin meluas di AL. Amerika Latin merupakan sumber bahan mentah sekaligus pasar bagi industri AS, dan untuk menyelamatkan investasinya banyak strategi yang harus dilakukan salah satunya dengan alasan menegakan stabilitas politik di negara-negara Amerika Latin membuat AS harus melakukan intervensi langsung ke Amerika Latin. Serangan besar-besaran AS terhadap negara-negara Amerika Latin dimulai pada tahun 1912 dan sejarah mencatat terjadinya berbagai pertempuran para serdadu AS dengan para penentang imperialisme AS. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan AS juga ikut berpartisipasi dengan menguasai perekonomian negara-negara Amerika Latin. Pada awal Perang Dunia Pertama, tidak ada lagi wilayah di Amerika Latin yang tidak dikuasai AS baik dari sisi militer maupun ekonomi¹

1. Praktek Ekonomi Neoliberal Melalui Utang

Di awal abad ke-20 bahkan hingga dewasa ini Amerika Latin tetap menjadi bagian dari politik halaman belakang (backyard policy) negara adikuasa Amerika Serikat. Peranan Amerika Serikat di Amerika Latin dalam banyak hal mirip dengan pola kekuasaan para caudillo yang berpikiran maju. Misalnya saja, tentara AS menstabilkan politik, membangun infrastruktur ekonomi, tetapi dalam kerangka mendukung investasi AS lebih lanjut. Sehingga hal ini dapat menguntungkan yakni para investor asing dan orang-orang pemilik modal di Amerika Latin yang sebelumnya telah menguasai tanah, modal, dan hubungan baik dengan penguasa maupun kapitalis asing. Dengan demikian terjadilah kerjasama antara pemilik modal lokal, dan pemerintahan dengan pemilik modal asing. Bahkan bantuan militer dari AS juga diberikan kepada pemerintahan di negara-negara Amerika Latin dalam upaya menggabungkan tumbuhnya kaum pemodal Amerika Latin dengan kepentingan strategis serta kepentingan ekonomi swasta AS.

Perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat dengan dukungan penuh pemerintah AS mulai menguasai pasar Amerika Latin. Berbagai perusahaan transnasional berinvestasi ke negara-negara berkembang di Amerika Latin dan mulai membentuk basis sosial politik dangan modal yang mereka miliki. Dengan adanya keberhasilan reformasi sosial yang dibangun di atas intervensi politik lewat militer, maka dengan pola seperti ini dapat dikatakan neoliberalisme dapat tumbuh subur di Amerika Latin. Dan dimulailah Tatanan Ekonomi Baru yang selama ini berdasarkan pada Washington Consensus (WC), yang tak lain merupakan panduan mengembangkan pasar bagi seluruh negara di dunia.

Panduan ini berisi kebijakan-kebijakan seperti; menjamin disiplin fiskal, mengurangi belanja publik, reformasi pajak, liberalisasi finansial, mendorong nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan, melancarkan investasi asing, privatisasi perusahaan negara, deregulasi ekonomi, dan perlindungan terhadap property right. Semula kebijakan-kebijakan ini menyebar ke Eropa Barat dan Jepang. Lalu IMF mengekspor WC ini ke negara-negara berkembang termasuk Amerika Latin dengan melalui Structural Adjustment Program (SAP).

Selama dua dekade Amerika Latin menjalankan pembangunan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Negara-negara selatan ini terus saja dicekoki, dan harus selalu mendengarkan hanya satu wacana simplistik yang hanya menghasilkan satu kebijakan bahwa deregulasi pasar, swastanisasi maksimum dan lepas campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi merupakan prinsip-prinsip yang menguntungkan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Perusahaan-perusahaan transnasional mulai menguasai perekonomian di AL, bahkan selama dua dekade itu IMF telah merancang tatanan ekonomi AL yang jelas saja program yang mereka buat akan menghambat kemajuan negara-negara AL karena mereka akan sangat tergantung pada hutang.

Eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan tak berkelanjutan yang dilakukan telah menciptakan elit-elit lokal yang koruptif. Fenomena ini selanjutnya berdampak pada distribusi pendapatan yang sangat timpang. Memang dalam beberapa saat hal ini dapat membangun AL sehingga angka pertumbuhan ekonomi negara-negara di AL pasca Perang Dunia ke II sangat tinggi, namun apa yang terjadi setelah mereka sangat tergantung pada hutang-hutang yang diberikan oleh lembaga donor, sehingga konsekuensinya Amerika Latin telah dibangun oleh modal AS yang kemudian meluluhlantakkan sumber-sumber ekonominya.

Saat ini benua yang kaya akan sumber daya alamnya ini berhutang banyak pada AS untuk pembangunannya, dan ini merupakan hutang perkapita tertinggi di dunia. Kita dapat melihat bagaimana pendapatan AL ternyata tidak sebanding dengan hutang-hutang yang harus dibayarnya dari tabel berikut ini:

Hutang dan Pembayaran Hutang Amerika Latin Tahun 1982-1998

(miliar dollar AS, rata-rata setiap tahun)²

Tahun	1980	1987	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Hutang	$257	474	476	491	450	526	547	607	627	650	698
Persen GNP	36	66	45	45	42	37	35	30	35	33	3
Pembayaran Hutang	$30	47	41	39	37	38	35	36	35	33	3
Persen Ekspor	36	37	32	26	26	28	29	29	-	-	-

Sumber: Bank Dunia, World Debt Tables, 1994/1995; World Development Report, berbagai tahun; CEPAL, 1998b:25.

Dari tabel jelas sekali terlihat bahwa menjelang tahun 1998 total hutang luar negeri Amerika Latin membumbung sampai 698 miliar dollar, naik 67% sejak tahun 1987 saat krisis hutang mencapai puncaknya. Volume pembayaran bunga tahunan yang sangat tinggi kepada bank-bank AS menyebabkan modal potensial terkuras habis.

 

1. Fenomena Krisis Utang dan Jalan Keluar Menurut Pandangan Amerika Serikat

Pada tahun 1980an, negara-negara Amerika mengalami krisis utang. Krisis utang inilah yang menyebabkan AL tenggelam dalam “lost decade” (dekade hilang) pertumbuhan ekonomi, diadopsinya berbagai program penyesuaian stabilisasi dan struktural dengan IMF, dan menyebarnya evaluasi-ulang intervensionis, strategi-strategi perkembangan turunan. Pada tahun 1984 AS secara unilateral menurunkan tarifnya terhadap beberapa negara di kepulauan Karibia, sebagai bagian dari Inisiatif Kepulauan Karibia (Karibbean Basin Initiative).

Di sepanjang tahun 1980-an, modal global digunakan untuk menghasilkan kekayaan di negara-negara maju, sementara itu pinjaman-pinjaman bank utamanya dikucurkan ke negara-negara berkembang. Namun pada tahun 1990-an, arah dan komposisi aliran modal berubah secara signifikan, dan ada pergeseran relatif kearah investasi modal dalam bentuk portofolio dan langsung. Aliran investasi langsung pada tahun 1990-an meningkat hampir 223% di seluruh dunia, tetapi di AL angka peningkatannya mendekati 600% sehingga proporsi keberadaan perusahaan-perusahaan transnasional tidak sepadan didalam ekonomi Amerika Latin.

Negara-negara Amerika Latin telah bergantung pada modal dari luar sejak abad ke-19. Sehingga hal ini berdampak pada fluktuasi arus modal dan angka pertumbuhannya. Dengan kondisi seperti ini bisa saja sewaktu-waktu Amerika Latin dapat naik angka pertumbuhan ekonominya seperti pada tahun 1973 yang mencapai 8% per tahun, tetapi pada tahun 1983 menurun drastis sampai dibawah 2% per tahun dan berfluktuasi dengan hebat sesudahnya. Perekonomian di Amerika Latin sangat rentan terhadap goncangan-goncangan eksternal, seperti krisis moneter pada tahun 1990-an dimana hal ini tidak dapat dikuasai oleh sistem sosial politik dan pemerintahan. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pinjaman luar negeri berdampak pada inflasi tinggi dan kebijakan deflasi hebat yang dibebankan terhadap pemerintahan lokal oleh sistem keuangan internasional.

 

Modal yang berbentuk pinjaman ini sangat tidak efektif untuk memajukan perekonomian Amerika Latin. Sehingga yang terjadi banyak dari perusahaan-perusahaan lokal yang terpaksa gulung tikar atau merger dengan investor-investor asing akibat tidak mampu mengembalikan pinjaman berjangka modal tersebut. Sektor-sektor industri kunci dan perusahaan-perusahaan terbesar akhirnya menjadi milik perusahaan investor, yang kebanyakan adalah MNC-MNC milik AS. Menjelang tahun 1999, lebih dari 33 dari 100 perusahaan terbesar di Amerika Latin menjadi milik perusahaan AS³. Dan dengan demikian, AS benar-benar menjadi salah satu negara yang mengontrol kekuatan ekonomi di Amerika Latin.

Tidak hanya sebatas pemberian hutang dan investasi langsung yang merupakan sumber keuntungan AS dari Amerika Latin. Hanya dengan memberikan sedikit modal ke negara-negara Amerika Latin, AS dapat mengeruk keuntungan yang banyak, salah satunya adalah pembayaran biaya royalti dan lisensi. Upaya AS untuk memberikan usulan-usulan “hak kekayaan intelektual” (intelectual property) dalam GATT pada putaran Uruguay berkaitan erat dengan fakta bahwa pembayaran biaya royalti dan lisensi menjadi semakin penting bagi neraca pembayaran Amerika Serikat.

 

Berdasarkan pemaparan mengenai orientasi ekonomi Amerika Serikat, maka penulis ingin membuat kesimpulan mengenai prinsip – prinsip yang dipegang oleh Amerika Serikat dalam menjalankan orientasi ekonominya, yaitu :

1. Ekspansif

Dalam pemaparan di atas, telah disebutkan bagaimana praktek dominasi ekonomi Amerika Serikat telah dijalankan di negara – negara lain. Ini merupakan salah satu bukti prinsip ekspansif yang dipegang oleh Amerika Serikat dalam menjalankan praktek ekonominnya.

Prinsip ekspansif ini mengandung unsure yang negative dikarenakan tujuan dari proses ekspansi ke negara lain ini adalah bagaimana Amerika Serikat dapat menguasai kekayaan sumber daya alam di negara tersebut. Melakukan penjajahan dengan model baru di negara – negara dunia ketiga atau negara – negara berkembang yang salah satunya melalui utang.

 

1. Akumulatif

Yang dimaksud dengan prinsip akumulatif di sini yaitu prinsip kerja yang terkandung dalam orientasi ekonomi Amerika Serikat yang melandaskan pada akumulasi modal. Pemupukan modal secara terus – menerus. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu, faktor – faktor yang dapat mengurangi keuntungan atau modal tidak boleh terjadi.

Oleh karena itu, tidak heran jika dalam praktek – praktek yang dijalankan oleh Amerika Serikat tidak mengedepankan bagaimana kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Karena pembiayaan akan kesejahteraan rakyat akan senantiasa mengurangi modal.

 

 

1. Orientasi Ekonomi Venezuela

Berbicara mengenai Venezuela, maka akan sangat dekat sekali dengan perkembangan negara – negara Amerika Latin dalam menentang dominasi orientasi Ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, di sini penulis mencoba untuk mengambil contoh orientasi ekonomi Venezuela sebagai pembanding bagi orientasi ekonomi yang dijalankan oleh Amerika Serikat.

 

1. Nasionalisasi Industri : Langkah Venezuela keluar dari dominasi ekonomi AS

Venezuela merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam perubahan praktek ekonomi dan politik negara – negara di kawasan Amerika Latin untuk keluar dari belenggu Amerika Serikat. Dua peristiwa penting yang melatarbelakangi kemunculan peran aktif Venezuela, hingga menjadi perhatian dunia adalah menasionalisasi PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) di akhir tahun 2001 yang dilanjutkan dengan pemogokan para pengusaha dan serikat buruh pro pengusaha, serta dilanjutkan dengan kudeta terhadapnya pada bulan April 2002 yang hanya bertahan satu hari⁴. Sejak itulah AS menjadi jadi tetangga “tidak ramah” bagi Venezuela. Dapat dimengerti bahwa sejak 1977, sekitar 50 persen perusahaan-perusahaan raksasa di Venezuela memiliki “ikatan” dengan modal AS. Dalam setiap kesempatan Venezuela yang dipimpin oleh Venezuela selalu menentang terhadap kebijakan AS, bahkan tak segan-segan menyatakan bahwa alternatif bagi masa depan kemanusiaan di dunia adalah sosialisme yang selama ini disebutnya sebagai sosialisme Abad 21.

Meskipun Hugo Venezuela baru muncul sebagai presiden terpilih Venezuela dalam tahun 1998, tetapi makin jelas bahwa ia dianggap salah satu di antara pemimpin kiri anti-imperialis AS yang paling berbahaya di mata Washington. Sebab, ia berkuasa di negeri yang penduduknya cukup besar, yaitu sekitar 25 juta orang, dan kaya sekali dengan minyak bumi. Produksi minyak Venezuela per harinya berkisar sekitar 2,7 juta barrel dan sebagian terbesar dari padanya diekspor. Sebanyak 80% dari seluruh pendapatan dari ekspor berasal dari sektor minyak. Kira-kira 12% sampai 14% dari seluruh impor minyak AS berasal dari Venezuela. Venezuela merupakan penghasil minyak nomor 5 di dunia, sesudah Saudi Arabia, Rusia, AS, Meksiko⁵

Yang tidak menyenangkan Washington, bukan saja Hugo Venezuela membikin rakyat Venezuela menjadi anti-AS, tetapi juga karena politik anti-AS-nya telah “menular” ke berbegai negeri Amerika Latin. Sosoknya sebagai pemimpin kiri yang anti-AS sangat menonjol di antara berbagai pemimpin-pemimpin atau presiden Amerika Latin. Ia bahkan sudah menganjurkan melalui Forum Sosial Sedunia di Caracas, agar gerakan sosial di berbagai negeri ditingkatkan dan diiringi dengan strategi pengambilan kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh Evo Morales di Bolivia. Citra yang baik Hugo Venezuela di berbagai negeri Amerika Latin juga didukung oleh kesediaan pemerintahannya untuk membantu atau mengadakan kerjasama dengan hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa dominasi. Hubungan yang erat sekali adalah dengan Kuba, dengan ditandatanganinya sejumlah besar perjanjian kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Kerjasama yang dibangun dengan Kuba diantaranya supply minyak sebanyak 53.000 barrel per hari, yang merupakan setengah dari kebutuhan Kuba per harinya. Sebaliknya Kuba membantu Venezuela dengan pengiriman 20.000 tenaga kedokteran dan personil medikal untuk banyak poliklinik dan rumahsakit, 6.500 pelatih olahraga, 2.000 guru untuk pemberantasan buta-huruf. Dengan berbagai negeri Amerika Latin lainnya Venezuela juga mengadakan kerjasama erat, antara lain dengan Bolivia, Argentina, Peru, Equador, Brasilia, Chili dan daerah Karibia⁶.

Venezuela mendapat dukungan dari banyak pemimpin-pemimpin kiri lainnya, terutama Presiden Bolivia, Evo Morales. Pemerintahan ini juga langsung membangun kerja sama dengan Venezuela dalam hal perminyakan, serta dengan Kuba dalam program pendidikan dan kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan rakyat Bolivia. Terpilihnya Morales sebagai Presiden Bolivia merupakan puncak dari gelombang gerakan sosialis baru Amerika Latin, yang menimbulkan kekhawatiran besar bagi Gedung Putih. Kondisi ini terjadi di saat musuh besar AS lainnya yang beraliran sosialis, Fidel Castro, hingga kini masih berkuasa di Kuba.

1. Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat dan Negara lain

Kemajuan ekonomi dan politik Venezuela, dengan tanpa bantuan dari pinjaman-pinjaman AS secara langsung maupun tidak langsung, turut menyebarluaskan sentimen populis pada rakyat maupun calon-calon pemimpin Amerika Latin selanjutnya. Seperti Olanta Humala, walaupun kalah dari Alan Garcia, mampu memobilisasi dukungan 22% suara (kebanyakan dari mayoritas rakyat miskin Peru); Michelle Bachelet (Chile) juga menggunakan sentimen serupa; Lopez Obrador dari Mexico, yang kalah tipis dari lawannya, Felipe Calderon yang dianggap mewakili kelompok kaum kaya Meksiko. Aliansi Kuba, Venezuela, dan Bolivia memberikan efek domino yang sangat signifikan bagi negara-negara Amerika Latin lainnya.

Dapat dikatakan keberhasilan pemerintahan sosialis di Venezuela merupakan salah satu faktor yang mendorong berkembangnya paham sosialis baru di Amerika Latin. Keberhasilan Presiden Hugo Venezuela baik di dalam maupun di luar negeri telah membuat Venezuela sebagai idola bagi negara-negara Amerika Latin lainnya. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan Venezuela dan usaha pemerintah negara itu untuk mengentaskan kemiskinan serta memotong tangan-tangan asing yang mengeruk kekayaan di Venezuela, telah menimbulkan dukungan penuh rakyat terhadap Venezuela. Selain itu, usaha Venezuela untuk meningkatkan persatuan di antara negara-negara Amerika Latin dan pengajuan tawaran penjualan minyak dengan kredit jangka panjang dan murah, telah menyebabkan negara ini memiliki posisi yang kuat dalam percaturan politik regional.

Pemerintah Venezuela juga berhasil masuk dan mengubah orientasi MERCOSUR yaitu kerjasama perdagangan minyak Argentina, Brazil, Paraguay, dan juga Uruguay dari sekadar blok perdagangan (minyak) yang mengejar profit menjadi blok untuk memajukan kehidupan masyarakat di Amerika Latin. Pada tanggal 29 April 2006, para pemimpin negara-negara Amerika Latin menghadiri Pertemuan Puncak MERCOSUR di Cordoba, Argentina⁷. Meskipun Kuba bukan merupakan anggota dari MERCOSUR, tetapi dalam pertemuan ini dihadiri oleh Fidel Castro, Presiden Kuba. Kehadiran Castro dalam acara itu untuk meminta Kuba bergabung , dan diperkirakan akan bisa menjalin kesepakatan pasar bersama, khususnya kerjasama untuk menghadapi embargo AS yang terus berlanjut.

Dalam menghadapi embargo ekonomi AS selama empat dekade, Kuba mendapat dukungan dari Venezuela. Itu berarti Kuba dan mitranya perlu berupaya membentuk pasar perdagangan bersama untuk menghindari dampak embargo AS. Blok perdagangan negara-negara AL ini memiliki populasi lebih dari 250 Juta jiwa. Jumlah produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari satu triliun dolar AS dan nilai perdagangan regional melampaui 300 miliar dolar AS.

1. Pembentukan Blok Ekonomi Alternatif

Landasan sejarah Amerika Latin yang sulit disatukan merupakan suatu pembelajaran bagi Venezuela maupun Kuba untuk membentuk suatu blok perdagangan Amerika Latin. Maka Venezuela bersama Kuba mencoba membangun blok Amerika Latin yang bukan hanya bergerak pada ekonomi, tetapi juga berperan sebagai sebuah aliansi politik yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan negara-negara di AL. Selain itu, bagaimana blok ini juga dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan negara-negara Amerika Latin, terutama satu persoalan bersama yaitu keluar dari krisis berkepanjangan. Dalam rangka terciptanya dunia yang multipolar inilah Hugo Venezuela dan Castro dengan giat mendorong terbentuknya komunitas Amerika Latin dan menganjurkan perlawanan terhadap neo-liberalisme yang selama ini diterapkan di Amerika Latin.

Mar del Plata, Argentina, menjadi saksi keberhasilan Venezuela dan Kuba mengkonsolidasikan penolakan terhadap blok perdagangan yang digawangi AS yaitu FTAA dan sekaligus mendeklarasikan ALBA. Lula Presiden Brazil, dan Kirchner Presiden Argentina, berhasil didorong menandatangani kesepakatan tersebut. Pada awalnya Presiden Lula da Silva dan Presiden Argentina Kirchner, menyatakan mereka tidak berseberangan dengan FTAA tetapi mereka menuntut perjanjian tersebut menghapuskan subsidi agrikultur Amerika, cadangan akses yang efektif kepasar luar negeri dan kesepakatan tentang kebutuhan dan sensibilitas anggotanya⁸.

Bersama gerakan rakyat anti imperialisme yang tumpah ruah di jalan-jalan Argentina, Hugo Chavez berhasil membuat pemimpin-pemimpin negara yang semula mendukung perdagangan bebas AS menjadi sepakat dengan nota pembentukan ALBA. Keanggotaan ALBA terus bertambah dari hanya Venezuela dan Kuba, disusul Bolivia dan Nikaragua. Masuknya Bolivia ke ALBA, menurut Presiden Bolivia, Evo Morales dilandasi keinginan untuk menciptakan agenda bersama serta meraih peluang keuntungan politik dan ideologis melalui perdagangan dan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan mengenai orientasi ekonomi Venezuela, maka penulis ingin membuat kesimpulan mengenai prinsip – prinsip yang dipegang oleh Venezuela dalam menjalankan orientasi ekonominya, yaitu :

Orientasi ekonomi pada perdagangan yang adil

Melihat dari bagaimana praktek – praktek kerja ekonomi yang dijalankan oleh Venezuela, seperti nasionalisasi industri serta pembangunan blok – blok alternative menunjukkan bahwa praktek perdagangan yang dilakukan tidak hanya bergantung dari siapa yang mempunyai modal, akan tetapi juga melihat bagaimana proses kesejahteraan masyarakat luas dapat tercapai melalui proses perdagangan yang adil.

Orientasi ekonomi Venezuela juga mengarah pada pembangunan blok – blok ekonomi alternative. Blok ekonomi ini yang akan menjadi counter hegemoni dari sistem ekonomi yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gelombang Perlawanan Anti-Imperialisme di Amerika Latin.

http://indonesian.irib.ir/POLITIK/ 2008/mei08/imperialisme.htm

2 James Petras dan Henry Velt Meyer, Imperialisme Abad 21. Kreasi Wacana; Yogyakarta. 2002. Hlm 143

3 James Petras dan Henry Velt Meyer, Imperialisme Abad 21. Kreasi Wacana; Yogyakarta. 2002. Hlm 146

4 A. Umar Said. Dapatkah Presiden Hugo Chavez Dijatuhkan Washington?. Paris, 6 Februari 2006.

5 Sumber: www. Pembebasan Online – Dapatkah Presiden Hugo Chavez Dijatuhkan Washington?.htm. Waktu mengakses: Minggu, 4 Mei 2008: 11.00 WIB.

 

6 Zely Ariane. Hugo Chavez Berhasil Melawan AS. Pikiran Rakyat, 26 Mei 2006; http://www.pikiran – rakyat. Com/cetak/2008/052008/-26/0903.htm.

7 Mohammad Shoelhi, Di Ambang Keruntuhan Amerika. Grafindo ; Jakarta. 2007. Hlm: 135

8 FTAA Histories: http://en.wikipedia.org/wiki/FTAA#history_pre-1994. Akses: Sabtu, 03 Mei 2008; 21.35WIB

situasi ekonomi Indonesia

Situasi ekonomi

§      Buble financial

Kebijakan liberalisasi keuangan yang ditunjukkan dengan liberalisasi investasi langsung dan liberalisasi suku bunga tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Secara historis, liberalisasi suku bunga ini mulai dipakai sejak keruntuhan sistem ala bretton woods awal 70-an. Pada masa ini, sistem kurs mengambang (freely floating system) dimulai. Hal ini menuntut kebijakan liberalisasi keuangan[1] pada komponen Liberalisasi domestik dan internasional. Liberalisasi domestik menuntut keaktifan kekuatan – kekuatan pasar dengan mengurangi peran negara di sektor keuangan. Liberalisasi keuangan internasional menuntut penghapusan kontrol dan regulasi tentang penanaman (inflows) dan pelarian (outflows) modal.

Saat ini, pasar keuangan global telah bergerak melampaui fungsi awalnya sebagai fasilitator perdagangan dan penanaman modal antar negara. Berkembangnya sistem kurs bebas dan membengkaknya aliran kapital pendek (short term capital) di berbagai negara berkembang merupakan imbas dari tidak berkembangnya sektor riil. Modal – modal yang ada tidak ditanamkan pada berbagai industri barang dan jasa. Karena dianggap tidak memberikan keuntungan yang signifikan, karena rendahnya daya beli masyarakat. Akhirnya modal – modal tersebut digunakan untuk bermain dalam arena pasar valuta asing, portofolio dan surat obligasi.

Peningkatan suku bunga oleh pemerintah indonesia sebesar 8,75% memang dapat menarik modal asing untuk masuk, karena rendahnya suku bunga di negara – negara maju (Amerika dan Jepang sebesar 4%). Akan tetapi, modal yang masuk tidak diinvestasikan dalam bentuk sektor riil namun dalam bentuk portofolio seperti diatas. Menyebabkan hot money dapat dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain dalam waktu yang cepat, padahal butuh waktu lama untuk menggunakan kapital tersebut bagi proses produksi.

§      Utang dan perdagangan bebas

Potensi krisis yang dipengaruhi oleh faktor buble economic tidak dapat dilepaskan dari cadangan devisa dan sistem perdagangan yang dianut negara. Indonesia sebagai negara yang patuh pada kebijakan neoliberalisme mendistribusikan anggaran pada pembayaran utsng dan cicilan pokok utang luar negeri plus biaya commitmen fee, biaya belanja barang dan modal, pembayaran surat utang, dan surat obligasi perbankan, biaya privatisasi. Pada konsepnya kebijakan manajemen keuangan tidak menekankan pada pembangunan industri nasional dan syarat – syaratnya. Ini terlihat masih rendahnya distribusi anggaran untuk subsidi sosial (seperti pendidikan dan kesehatan).

Situasi ini mengakibatkan negara tidak memiliki ketahanan keuangan secara nasional karena terlalu banyak modal yang lari keluar negeri (capital flights). Apaila pola yang serupa terus berlangsung dan seperti itulah kecenderungannya,negara tidak akan sanggup menahan arus modal panas yang masuk dan keluar secara drastis. Bahkan pada pengaruh efek tukarnya sekalipun.

§      Krisis energi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekurangan pasokan energi bagi industri, distribusi, mobilitas, rumah tangga, dan pariwisata, yaitu :

1)      Sejak masa Soeharto persoalan kurangnya peningkatan kapasitas infrastruktur produksi, efisiensi struktur dan manajemen produksi, serta kualitas sumber daya manusia yang sudah menjadi persoalan klasik dalam industri energi.

2)      Keuntungan produksi energi (sewaktu oil shock) tidak diutamakan bagi pembangunan industri hulu.

3)      Kurangnya pengembangan riset tekhnologi. Paska krisis ekonomi alokasi dana APBN untuk iptek merosot tajam dari 0,2% menjadi 0,05%.

4)      Tidak berjalanya program konservasi dan diversifikasi energi (dengan konsep murah, aman dan modern).

5)      Liberalisasi industry energi (minyak, gas , listrik) yang diharapkan akan mengembangkan industry hulu justru berlaku sebaliknya. Industry energi yang berkembang justru pada upstream (industri hilir).

6)      Semakin panjangnya birokrasi suply energi kepada konsumen (besar, menengah, kecil) tidak melalui monopoli perusahaan negara, mengakibatkan terhambatnya distribusi ke daerah – daerah.

7)      Fragmentasi secara vertikal dan horisontal (pusat – daerah) konsistensi dari logika desentralisasi[2] dan dekonsentrasi mengakibatkan satu situasi dimana terdapat daerah yang kelebihan energi (surplus) dan daerah yang kekurangan (defisit) suply energi.

Pembengkakan keuangan (buble economic) dan liberalisasi perdagangang akan semakin memperdalam ketidaksanggupan daya beli dan deindustrialisasi (yang ditunjukkan dengan bangkrutnya berbagai perusahaan dan pemutusan hubungan kerja secara massal).  Kecenderungan terjadinya krisis (seperti 98) semakin besar, terlebih ketika tidak adanya perbaikan struktur ekonomi nasional secara signifikan yang dapat menahan perilaku praktek spekulan modal besar.

Serta kepatuhan pemerintah dalam menjalankan liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang membuat kehancuran pasar dalam negeri, di tengah lemahnya daya saing produk karena rendahnya tekhnologi dan kualitas tenaga produktif.

---

[1] Liberalisasi keuangan di Indonesia dimulai tahun 1987 dengan keluarnya Paket Oktober, disusul dengan terbitnya Paket Oktober dan Paket Desember tahun 1988

[2] Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Pelurusan Sejarah Hari Ibu

Hari ibu di Indonesia selalu kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Apa yang kita lakukan? Terdapat berbagai macam respon yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperingati hari ibu ini, ada yang merayakannya dengan membelikan kado buat ibu, ada yang merayakannya dengan membebaskan ibu dari pekerjaan rumah selama sehari , atau bahkan ada yang nyantai – nyantai saja, seakan tidak peduli apakah ada perayaan hari ibu atau tidak.

Dalam sejarahnya, ternyata terdapat sebuah peristiwa yang besar yang merupakan tonggak perjuangan kaum perempuan pada saat itu, dan yang mengawali terjadinya penyebutan nama hari ibu.

Sejarah Hari Ibu diawali dengan bertemunya para pejuang wanita dengan mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta, di gedung yang kemudian dikenal sebagai Mandalabhakti Wanitatama di Jalan Adisucipto. Dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani)[1].

Konggres perempuan Indonesia I itu merupakan salah satu tonggak sejarah dalam perjuangan kaum perempuan Indonesia. Konggres perempuan pada saat itu merumuskan beberapa isu, seperti isu keterlibatan perempuan dalam kemerdekaan pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perbaikan gizi bagi ibu dan balita. Dari sejarah di atas tersirat betapa besar semangat perjuangan kaum perempuan tempo dulu yang merumuskan beberapa rekomendasi penting dalam memperjuangkan hak – hak nya. Ternyata jauh sebelum banyak orang berbicara mengenai masalah perempuan dan jauh sebelum kemerdekaan kaum perempuan telah menyadari arti pentingnya sebuah organisasi serta pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama dalam perjuangan

Penetapan hari Ibu pada tanggal 22 Desember diputuskan pada Konggres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938. Hari tersebut dinamakan hari ibu karena mayoritas yang hadir dalam acara konggres perempuan Indonesia pada waktu itu adalah para ibu – ibu. Hal ini digunakan untuk menghargai perjuangan dan memberikan semangat kepada kaum ibu, perempuan yang sudah memiliki anak dan bekerja dalam ranah domestic, bahwa selain dapat bekerja dalam ranah domestic akan tetapi juga mampu memikul senjata dalam proses perebutan kemerdekaan Indonesia. Walaupun masih mencerminkan peran ganda kaum perempuan, akan tetapi hal ini dilihat sebagai sebuah kemajuan kesadaran perempuan pada saat itu.

Lalu bagaimanakah kondisi yang terjadi setelah kemerdekaan sudah diraih oleh Indonesia pada tahun 1945, yang dalam perkembangannya dipimpin oleh masa Soekarno, hal ini pun juga perlu dibahas untuk mengtahui keterkaitan antara problem perempuan hari ini.

Paska perang kemerdekaan muncul dan tetap berdiri berbagai organisasi perempuan, akan tetapi dalam perkembangannya berbagai gerakan perempuan yang ada seperti Gerwani, Putri Mardika, Aisiah, dsb memupunyai ketimpangan dalam isu – isu yang diangkat. Gerakan perempuan terbesar di asia tenggara, Gerwani pada saat itu, lebih mengangkat isu – isu politis tanpa menyeimbangkan dengan isu perempuannya. Tidak tegasnya sikap dari Gerwani dalam merespon langkah poligami yang dilakukan Soekarno karena dekat secara politik dengan PNI menyebabkan Gerwani tidak populis dikalangan perempuan. Di sisi lain juga terdapat berbagai organisasi perempuan seperti perempuan Aisiah, yang memfokuskan kepada isu – isu perempuan akan tetapi timpang pada isu – isu politisnya. Hal ini menyebabkan kemunduran kepada gerakan perempuan itu sendiri.

Dalam perkembangannya, rejim Soekarno dapat digulingkan oleh Soeharto yang bekerja sama dengan militer dan mahasiswa pada waktu itu. Kemunduran yang terjadi dengan gerakan perempuan pada saat itu digunakan oleh rejim Soeharto untuk memoderasi gerakan – gerakan perempuan menjadi sebuah perkumpulan – perkumpulan saja. Missal, dharma wanita, posisi perempuan dalam dharma wanita di situ tergantung pada jabatan suaminya, PKK yang hanya membahas mengenai pekerjaan – pekerjaan domestic ibu rumah tangga.

Dalam rejim Soeharto diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keluarga merupakan tulang punggung Negara ( hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Negara – Negara fasis / militer) dimana posisi kaum perempuan adalah pendidik utama calon – calon penerus bangsa, serta penanggung jawab pekerjaan – pekerjaan domestic. System keluarga yang dianut di sini sama dengan system keluarga dalam logika kapitalisme yang dalam hal ini system keluarga merupakan institusi yang bisa menghemat pengeluaran Negara.

Rejim Soeharto runtuh pada tahun 98, kemudian bagaimanakah kondisi rakyat termasuk kaum perempuan di dalamnya? Dilihat dari system ekonominya, saat ini kita sedang mejalani system ekonomi liberalisasi pasar, penguasaan SDA oleh perusahaan – perusahaan asing misalnya. Dari sisi politisnya, dapat juga dilihat misalnya adanya peminimalisiran dalam proses keterlibatan pemilu 2009 esok. Dari sisi gerakan, ternyata terdapat fragmentasi gerakan perempuan dengan gerakan rakyat lainnya, serta minimnya focus isu.

System ekonomi yang terwujud dalam kebijakan – kebijakan yang ada pada saat ini memunculkan beberapa problem perempuan di antaranya, konvensi minyak tanah ke gas, kenaikan harga BBM, Naiknya harga susu, Pendidikan mahal serta kesehatan mahal.

Setelah membahas mengenai sejarah hari ibu serta perkembangan gerakan dan kondisi perempuan pada masa sekarang, lalu apakah yang akan kita lakukan, lalu bagaimanakah sikap kita dalam merespon hari ibu tanggal 22 Desember nanti?

 

---

[1]http://209.85.175.104/search?q=cache:3r3LHXuibOMJ:id.wikipedia.org/wiki/Hari_Ibu+%27hari+ibu+di+indonesia%27&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id

 

Halo dunia!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!