Visi dan Misi

Gambaran Umun mengenai Situasi Nasional dan Situasi Kampus 

Situasi ekonomi sekarang, dimana neoliberalisme atau perdagangan bebas dianggap sebagai satu satunya faham yang bisa mengeluarkan Indonesia dari krisis ternyatasangat bertolak belakang dari apa yang diharapkan. Berbagai hal yang harus dilakukan ketika menganut pada sistem yang neoliberal seperti pencabutan subsidi masyarakat seperti subsidi pendidikan, kesehatan maupun pangan ternyata membawa dampak yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, di tengah lemahnya perekonomian masyarakat.

Masuknya kebijakan ekonomi neoliberal ini juga tidak terlepas dari peran para elit – elit pemerintahan kita, para reformis – reformis gadungannya, serta partai – partai politik yang mengilusi rakyat. Tindakan para agen neoliberal ini juga didukung oleh sistem demokrasi yang ada. Sistem demokrasi sangat meminimalisir partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan keikutsertaan masyarakat luas hanya pada saat pemilu saja.

Kemudian, konsep kebijakan neoliberal ini selain menuntut dihapuskannya subsidi masyarakat, juga menuntut diliberalisasikannya sektor – sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor perbankan, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Di sektor pendidikan liberalisasi sudah kian terasa. Hal ini bisa kita lihat dari semakin mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, dihadapkan dengan pendapatan ekonomi masyarakat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Belum cukup dengan itu, beberapa paket kebijakan juga telah disiapkan untuk menghantarkan pendidikan Indonesia menuju arus globalisasi yang tidak seimbang.

Beberapa paket kebijakan liberalisasi pendidikan itu dapat kita lihat dan rasakan dalam sistem akademik yang dibuat serta aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh instansi – instansi yang terkait dalam bidang pendidikan. Orientasi mahasiswa atau peserta didik bukan lagi diarahkan untuk peningkatan mutu atau kualitas mahasiswa, pengembangan daya kreativitas mahasiswa, esensi pencapaian ilmu pengetahuan. Akan tetapi, orientasi pendidikan sekarang diarahkan bagaimana untuk terus mengakumulasikan modal dan mencetak tenaga – tenaga kerja murah yang siap untuk dipekerjakan bagi kapitalisme.

Maka dari itu, tidaklah heran jika kita melihat adanya absensi 75% untuk persyaratan ujian, adanya sistem DO, kenaikan harga SKS tiap tahunnya, penyediaan fasilitas kampus yang kurang memadai, tidak terjaminnya pekerjaan tenaga – tenaga pengajar(staf administrasi, karyawan, guru / dosen, satpam, dll), sangat birokratisnya sistem administrasi kampus, penilaian kualitas mahasiswa yang hanya dilihat dari tingginya IP. Beberapa hal di atas merupakan bukti dari bagaimana orientasi pendidikan kita sekarang tidak ditujukan untuk peningkatan mutu dan kualitas peserta didiknya.

Lalu bagaimanakah kondisi di atas dihadapkan dengan kampus UPN V Yogyakarta kita tercinta? Ternyata, kebijakan ekonomi neoliberal dengan segala konsekuensinya telah masuk ke dalam kampus kita tercinta. Seperti bagaimana yang telah kita lihat sehari – hari, minimnya partisipasi mahasiswa untuk berorganisasi, berpartisipasi dalam dunia kampus, siklus mahasiswa yang hanya kantin, kos – kos an dan kampus. Disadari atau tidak, kebijakan ekonomi neoliberal yang telah masuk ke dalam dunia pendidikan menjadikan watak mahasiswa menjadi individualistik, tidak mau tahu dengan persoalan – persoalan kampus, tidak mau tahu dengan persoalan – persoalan rakyatnya. Walaupun banyak kesulitan yang mereka alami dalam hal sistem administrasi atau akademik misalnya, tidak lantas menjadikan mereka bertanya – tanya atau menjadi landasan untuk berorganisasi karena semua ketidakberesan itu dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Kebijakan neoliberal dalam dunia pendidikan ditambah dengan sisa – sisa budaya patriarkhi yang masih melekat pada sistem sosial masyarakat kita, menyebabkan partisipasi kaum perempuan sangatlah minim. Hal ini menciptakan pelabelan – pelabelan bahwa perempuan tidak punya kepentingan untuk berpolitik, perempuan tidak punya keharusan untuk bersama – sama memikirkan nasib kampusnyam untuk memikirkan nasib negaranya. Sehingga, sangat minim kesadaran mahasiswa untuk berorganisasi, dan posisi perempuan dalam organisasi pun sering dianggap sebagai pelengkap saja, bukan sebagai seseorang yang juga mempunyai peran dalam proses demokratisasi kampus.

Dan yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana sistem demokrasi yang ada melanggengkan situasi kampus seperti di atas. Tidak terlalu berbeda dengan sistem demokrasi secara nasional, sistem demokrasi di kampus kita ini juga memakai sistem demokrasi yang sangat minim melibatkan partisipasi mahasiswa secara luas. Sistem demokrasi perwakilan ini tidak mampu mengakomodir perbedaan – perbedaan yang ada. Tidak menciptakan mekanisme organisasi yang mampu untuk mewadahi perbedaan – perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan – perbedaan yang ada dalam organisasi – organisasi mahasiswa tidak dapat dimajukan untuk peningkatan kualitas, akan tetapi mengarah kepada perpecahan yang akibatnya akan semakin mengaburkan semangat persatuan di dalam organisasi – organisasi mahasiswa yang ada.

Berdasarkan gambaran situasi nasional dan situasi kampus kita sekarang, maka hal itu mendorong saya untuk membentuk Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut :

Visi

Mewujudkan pemerintahan mahasiswa yang bersih, ilmiah, feminis, demokratis serta modern

Misi

1.Melaksanakan referendum sebagai prinsip dan mekanisme

Referendum dalam hal ini adalah wujud dari pelaksanaan partisipasi demokratik setiap mahasiswa dalam menentukan kehidupan ekonomi, sosial dan politik di kampus.

2.Membangun Front Persatuan Mahasiswa

Pembangunan front persatuan mahasiswa merupakan alat untuk mempertahankan perjuangan politik mahasiswa.

3.Pendidikan Politik yang reguler dengan Pendidikan dan Bacaan.

4.Forum Diskusi / Debat / Rembug kampus

Dalam kepentingan untuk menyelesaikan persoalan sektarianisme dalam mahasiswa, cara yang dapat dilakukan dengan membuat ajang dimana seluruh mahasiswa dari berbagai perspektif politik mengemukakan konsepnya. Sehingga perbedaan antar gerakan mahasiswa tidak hanya menjadi gosip politik belaka.

5.Menuntut transparansi dana pengelolaan kampus.

6.Menuntut perbaikan pelayanan maupun fasilitas kampus.

7.Menuntut kesejahteraan bagi tenaga pengajar, buruh serta karyawan di kampus.

8.Kuota 50% bagi perempuan dalam lembaga – lembaga kampus.

Sisa – sisa budaya patriarkhi dan feodalisme yang masih melekat pada sistem sosial masyarakat kita, membuat kebanyakan kaum perempuan merasa tidak berkepentingan untuk berpartisipasi dalam organisasi. Maka dari itu, kuota 50% ini digunakan untuk mengikis sisa – sisa budaya patriarkhi dan feodalisme serta meningkatkan peran serta kaum perempuan.

9.Menuntut dihapuskannya kebijakan presensi 75% untuk diganti dengan kebijakan yang lebih rasional dalam meningkatkan kualitas mahasiswa.

WUJUDKAN PEMERINTAHAN MAHASISWA YANG BERSIH, ILMIAH, FEMINIS, DEMOKRATIS SERTA MODERN

About these ads

Satu pemikiran pada “Visi dan Misi

  1. salam kenal..
    Saya alumni UPN,saat saya browsing tiba-tiba nyangkut artikel ttg student govmnt UPN. menarik membaca surat pernyataan anda. Sangat jarang yang mau berjuang dengan menjadi leader di kampus hijau. rata-rata mahasiswa hanya di sibukkan oleh 4-k, kuliah kantin kos dan kencan. Saya salut dengan tulisan anda mengenai global capitalism yang merambat ke rezim indonesia, lebih parahnya masuk ke lingkungan pendidikan. Seolah-olah tidak terelakkan bahwa pendidikan bermutu harus mahal. ( Tentu kita semua turut prihatin). Terlepas dari usungan tema dan teori apapun dari para calon elit mahasiswa di BEM atau DPM, ada hal-hal yang akhirnya terlupakan, dan konsisi ini pun juga terjadi dimasa lampau.
    Imbas terburuk akhirnya melanda semua level oraginsasi kampus, mulai dari BEM Univ. BEM F, hingga HMJ. Organisasi ini mengalami kondisi paling kritis, yaitu kondisi pemerintahan mahasiswa yang elit. Sekelompok orang yang ( maaf, tidak memiliki masa) memang tidak pernah dekat dengan mahasiswa. kalau toh dekat, hanya 1 angkatan, jurusan, atau fakultasnya.
    Siapapun yang akan maju dalam persaingan eksekutif atau legislatif harus memperhatikan aspek ini. Pada dasarnya organiasasi mahasiswa didirikan karena ada kebutuhan. Pada dasarnya selain wajib turut partisipasi dalam pendidikan ( pend.sosial, politik dll), organisasi mahasiswa merupakan kekuatan penyeimbang kaum kapitalis kampus yang menggiring pendidikan menjadi industri pendidikan. Sehingga jika para elit mahasiswa tidak memiliki masa, jangankan kekuatan penyeimbang produsen pendidikan ( birokrat yayasan), untuk dekat dengan rakyatnya sama sekali sulit.
    Selamat berjuang, meski satu langkah atau satu tetes keringan tetapi yang pasti untuk perubahan. Maju terus intelektual muda progresif!
    Ini hanya sekelumit celoteh saja, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut.

    Salam sukses,
    Hanggoro D.P
    hanggorodp@yahoo.co.id

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s