Situasi Ekonomi Indonesia

Situasi ekonomi

§      Buble financial

Kebijakan liberalisasi keuangan yang ditunjukkan dengan liberalisasi investasi langsung dan liberalisasi suku bunga tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Secara historis, liberalisasi suku bunga ini mulai dipakai sejak keruntuhan sistem ala bretton woods awal 70-an. Pada masa ini, sistem kurs mengambang (freely floating system) dimulai. Hal ini menuntut kebijakan liberalisasi keuangan[1] pada komponen Liberalisasi domestik dan internasional. Liberalisasi domestik menuntut keaktifan kekuatan – kekuatan pasar dengan mengurangi peran negara di sektor keuangan. Liberalisasi keuangan internasional menuntut penghapusan kontrol dan regulasi tentang penanaman (inflows) dan pelarian (outflows) modal.

Saat ini, pasar keuangan global telah bergerak melampaui fungsi awalnya sebagai fasilitator perdagangan dan penanaman modal antar negara. Berkembangnya sistem kurs bebas dan membengkaknya aliran kapital pendek (short term capital) di berbagai negara berkembang merupakan imbas dari tidak berkembangnya sektor riil. Modal – modal yang ada tidak ditanamkan pada berbagai industri barang dan jasa. Karena dianggap tidak memberikan keuntungan yang signifikan, karena rendahnya daya beli masyarakat. Akhirnya modal – modal tersebut digunakan untuk bermain dalam arena pasar valuta asing, portofolio dan surat obligasi.

Peningkatan suku bunga oleh pemerintah indonesia sebesar 8,75% memang dapat menarik modal asing untuk masuk, karena rendahnya suku bunga di negara – negara maju (Amerika dan Jepang sebesar 4%). Akan tetapi, modal yang masuk tidak diinvestasikan dalam bentuk sektor riil namun dalam bentuk portofolio seperti diatas. Menyebabkan hot money dapat dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain dalam waktu yang cepat, padahal butuh waktu lama untuk menggunakan kapital tersebut bagi proses produksi.

§      Utang dan perdagangan bebas

Potensi krisis yang dipengaruhi oleh faktor buble economic tidak dapat dilepaskan dari cadangan devisa dan sistem perdagangan yang dianut negara. Indonesia sebagai negara yang patuh pada kebijakan neoliberalisme mendistribusikan anggaran pada pembayaran utsng dan cicilan pokok utang luar negeri plus biaya commitmen fee, biaya belanja barang dan modal, pembayaran surat utang, dan surat obligasi perbankan, biaya privatisasi. Pada konsepnya kebijakan manajemen keuangan tidak menekankan pada pembangunan industri nasional dan syarat – syaratnya. Ini terlihat masih rendahnya distribusi anggaran untuk subsidi sosial (seperti pendidikan dan kesehatan).

Situasi ini mengakibatkan negara tidak memiliki ketahanan keuangan secara nasional karena terlalu banyak modal yang lari keluar negeri (capital flights). Apaila pola yang serupa terus berlangsung dan seperti itulah kecenderungannya,negara tidak akan sanggup menahan arus modal panas yang masuk dan keluar secara drastis. Bahkan pada pengaruh efek tukarnya sekalipun.

§      Krisis energi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekurangan pasokan energi bagi industri, distribusi, mobilitas, rumah tangga, dan pariwisata, yaitu :

1)      Sejak masa Soeharto persoalan kurangnya peningkatan kapasitas infrastruktur produksi, efisiensi struktur dan manajemen produksi, serta kualitas sumber daya manusia yang sudah menjadi persoalan klasik dalam industri energi.

2)      Keuntungan produksi energi (sewaktu oil shock) tidak diutamakan bagi pembangunan industri hulu.

3)      Kurangnya pengembangan riset tekhnologi. Paska krisis ekonomi alokasi dana APBN untuk iptek merosot tajam dari 0,2% menjadi 0,05%.

4)      Tidak berjalanya program konservasi dan diversifikasi energi (dengan konsep murah, aman dan modern).

5)      Liberalisasi industry energi (minyak, gas , listrik) yang diharapkan akan mengembangkan industry hulu justru berlaku sebaliknya. Industry energi yang berkembang justru pada upstream (industri hilir).

6)      Semakin panjangnya birokrasi suply energi kepada konsumen (besar, menengah, kecil) tidak melalui monopoli perusahaan negara, mengakibatkan terhambatnya distribusi ke daerah – daerah.

7)      Fragmentasi secara vertikal dan horisontal (pusat – daerah) konsistensi dari logika desentralisasi[2] dan dekonsentrasi mengakibatkan satu situasi dimana terdapat daerah yang kelebihan energi (surplus) dan daerah yang kekurangan (defisit) suply energi.

Pembengkakan keuangan (buble economic) dan liberalisasi perdagangang akan semakin memperdalam ketidaksanggupan daya beli dan deindustrialisasi (yang ditunjukkan dengan bangkrutnya berbagai perusahaan dan pemutusan hubungan kerja secara massal).  Kecenderungan terjadinya krisis (seperti 98) semakin besar, terlebih ketika tidak adanya perbaikan struktur ekonomi nasional secara signifikan yang dapat menahan perilaku praktek spekulan modal besar.

Serta kepatuhan pemerintah dalam menjalankan liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang membuat kehancuran pasar dalam negeri, di tengah lemahnya daya saing produk karena rendahnya tekhnologi dan kualitas tenaga produktif.


[1] Liberalisasi keuangan di Indonesia dimulai tahun 1987 dengan keluarnya Paket Oktober, disusul dengan terbitnya Paket Oktober dan Paket Desember tahun 1988

[2] Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Satu pemikiran pada “Situasi Ekonomi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s